Sukoharjo – Pemerintah yang sekarang ini diingatkan agar berhati-hati agar tidak bermain-main dengan paham komunisme. Kebangkitan komunisme adalah sesuatu yang harus diwaspadai.

“Seolah-olah kita bodoh. Karena mereka bodoh memang bodoh, dimaklumi. Saya kira mereka tidak bodoh. Jadi orang yang pertama kali mengatakan bahwa negara perlu minta maaf pada Partai Komunis Indonesia (PKI), saya kira orang itu yang perlu dimintai pertanggungjawan,” ujar mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, usai menyampaikan tausyiah Ramadan di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jumat (10/6).

Amien menyatakan, kebangkitan PKI adalah sesuatu yang harus diwaspadai secara sungguh-sungguh. Dan cara PKI bangkit adalah yang paling efektif dengan menghancurkan akhlak bangsa ini. Jadi ada orang yang ikut-ikutan seperti menyebarluaskan LGBT, pornografi, narkoba, perjudian dan lain-lain, itu merupakan strategi kultural.

“Disini ada kebohongan nasional yang sistimatik yang dibuat oleh beberapa tokoh kita. Seperti penyataan komunisme sudah using, tidak laku, tidak usah ditakuti lagi, sudah bangkrut dimana-mana. Orang yang mengeluarkan pernyataan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Padahal, menurut Amien, komunisme sebetulnya masih segar bugar, dan bahkan kini sedang berkuasa di berbagai negara. Karena itu, kita musti waspada. Terutama pemerintah dan TNI harus waspada terhadap kebangkitan PKI.

MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL- Komitmen Muhammadiyah pada periode ini terfokuskan kepada sektor ekonomi, baik sektor ekonomi mikro maupun makro. Pengembangan kewirausahaan kader-kader Muhammadiyah melalui Saudagar Muhammadiyah dirasa cukup penting, karena hal tersebut selain memajukan Persyarikatan juga membantu Indonesia dalam sektor ekonomi.

“Fokus Muhammadiyah saat ini yaitu pada pengembangan kewirausahaan makro dan juga mikro, baik melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), maupun melalui kader-kader Muhammadiyah,”ungkap Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Jumat (10/6) bertempat di Ruang Rektorat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ketika menemui beberapa perwakilan Bank yang ada di Indonesia dalam hal mengajak kerjasama PP Muhammadiyah dalam mengembangkan kewirausahaan kader Muhammadiyah.

Haedar menambahkan, selain pengembangan kewirausahaan saat ini yang dbutuhkan oleh Muhammadiyah dan juga Indonesia adalah perbaikan etos Saudagar Muhammadiyah dalam menyikapi daya saing global yang terjadi saat ini.

“Melalui perbaikan etos Saudagar Muhammadiyah tersebut maka akan membangun kemandirian kader Muhammadiyah,”tambah Haedar.

Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk lebih produktif dan maju. “Bangsa Indonesia membutuhkan etos saudagar Muhammadiyah dalam membantu ekonomi Indonesia, kita harus maju dan terus produktif,”ungkap Haedar.

“Selain itu, guna mewujudkan pengembangan Saudagar Muhammadiyah, kita harus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, salah satunya yaitu dengan Perbankan yang ada di Indonesia,”ujar Haedar.

Semetara itu, Arif selaku direksi Bank BNI mengungkapkan, Bank BNI akan berupaya mendukung peningkatan SDM Muhammadiyah dan juga pengembangan kewirausahaan Muhammadiyah. “Saya berharap Bank BNI dapat diberi kesempatan oleh Muhammadiyah untuk terlibat dalam peningkatan SDM Muhammadiyah dan juga pengembangan kewirausahaan kader dan juga yang dimiliki Muhammadiyah,”ungkapnya.

Kembali ditambahkan oleh Arif, cara yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membangun daya saing Saudagar Muhammadiyah yaitu dengan membuat pengembangan klasikal. “Saya rasa dengan cara pengembangan klasikal dapat membantu Saudagar Muhammadiyah dalam persaingan global yang terjadi saat ini,”tutupnya. (Adam)

MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL- Rumah Sakit PKU (Pembina Kesejahteraan Umat) Muhammadiyah sudah beridiri sejak tahun 1923 yang merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam bidang kesehatan. Melalui AUM Kesehatan tersebut merupakan salah satu wujud media dakwah persyarikatan Muhammadiyah.

Pengelolaan AUM dalam bidang kesehatan tersebut seharusnya berpedoman pada nilai-nilai Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah.”AUM dalam bidang kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk dakwah persyarikatan. Selain sebagai dakwah persyarikatan, bidang-bidang kesehatan yang dimiliki Muhammadiyah telah banyak membantu pemerintah dalam bidang kesehatan,” ungkap Agus Sulistyo Dunda selaku Sekretaris Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah dalam acara Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah pada Sabtu (11/6) bertempat di Gedung Ar Fachrudin B Kampus Terpadu UMY.

Untuk memperkuat jejaring ideologis AUM Kesehatan Muhammadiyah, MPKU PP Muhammadiyah berupaya untuk memediasi kerjasama lintas majelis dan lintas amal usaha. “Kami tidak bisa berjalan sendiri, dalam hal ini kami bersinergi dengan majelis lainnya, seperti Majelis Dikti, Majelis Pendidikan Kader, MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), Lazismu, TV Mu, RadioMu, disamping itu juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga di luar Muhammadiyah yang sudah cukup lama terbina,” ungkap Agus.

Saat ini Muhammadiyah memiliki kurang lebih 10 Fakultas Kedokteran di PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah). “Jumlah Fakultas Kedokteran di PTM sangat banyak, namun yang menjadi prihatin, tidak ada harmonisasi antara lulusan dari Fakultas Kedokteran PTM dengan AUM Kesehatan yang dimiliki Muhammadiyah,” ungkap Agus.

“Masih banyak rumah sakit-rumah sakit dan juga klinik milik Muhammadiyah yang masih minim tenaga kesehatan. Saya berharap bagi lulusan kedokteran PTM untuk dapat turut berkontribusi dan mengabdikan diri ke Amal Usaha Kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah,” tutup Agus. (mona)

ogyakarta, Muhammadiyah.or.id – Pemerintah telah menetapkan awal puasa 1437 Hijriyah jatuh pada tanggal 6 Juni 2016. Penetapan tersebut bersamaan dengan penetapan Muhammadiyah yang dikeluarkan melalui Maklumat 1 April 2016 dan telah diprediksi bersamaan. (Baca juga: Mengapa Pemerintah Bisa Menetapkan Awal Puasa Bersamaan? Ini Jawaban Majelis Tarjih). Apakah masih akan ada perbedaan di tahun mendatang? Berdasar perhitungan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diprediksi akan ada perbedaan penentuan awal puasa oleh pemerintah sebanyak dua kali dalam kurun waktu delapan tahun mendatang atau hingga tahun 2024. Kapan Saja?

Dari data yang dihisab oleh Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Oman Fathurahman, hingga tahun 2024 perbedaan awal puasa antara Muhammadiyah dan Pemerintah akan terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2024. Pada tahun 2018 Muhammadiyah akan menetapkan awal Ramadhan 1439 Hijriyah pada hari Rabu 16 Mei 2018, dan Pemerintah pada hari Kamis 17 Mei 2018. Sedangkan untuk tahun 2024 atau 1445 Hijriyah, Muhammadiyah akan menetapkan Ramadhan pada hari Senin 11 Maret 2024, dan Pemerintah akan menetapkan pada hari Selasa 12 Maret 2024. Menurut Oman Fathurahman yang juga dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, perbedaan tersebut dengan catatan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Agama RI masih menggunakan metode Imkanur Rukyah 2 derajat, dan Muhammadiyah juga masih setia dengan metode hisab wujudul hilal.

Baca Juga: Download Maklumat Penetapan 1 Ramadhan 1437 H

Sebelumnya menurut Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Muhammad Rofiq, Pemerintah melalui Kementerian Agama menurut Rofiq menggunakan metode hisab Imkanur Rukyah yang mensyaratkan ketinggian hilal 2 derajat. “Sebenarnya ada banyak cabang dari metode Imkanur Rukyah yang mesyaratkan ketinggian hilal 4 derajat, 6 derajat bahkan lebih. Kebetulan pemerintah menggunakan metode yang mensyaratkan ketinggian hilal 2 derajat diatas ufuk,” ungkapnya pada muhammadiyah.or.id , Sabtu (4/6). Mengapa pemerintah menggunakan Imkanur Rukyah 2 derajat? Menurut Rofiq, angka 2 derajat tersebut diyakini menjadi syarat visibilitas hilal, atau dengan kata lain hilal kemungkinan dapat terlihat saat ketinggiannya mencapai minimal 2 derajat saat matahari tenggelam.

Bagaimana dengan Muhammadiyah? Rofiq menambahkan, Persyarikatan Muhammadiyah saat ini menggunakan metode hisab Wujudul Hilal, yakni memperhitungkan bulan baru berdasarkan hilal yang telah wujud. “Perbedaan mendasar dari metode Imkanur Rukyah 2 derajat, wujudul hilal tidak mensyaratkan ketinggian hilal. Apabila terjadi ijtimak atau konjungsi, dan matahari telah tenggelam dan bulan belum tenggelam berapapun ketinggiannya di akhir kalender bulan, maka dipastikan esoknya adalah bulan baru,” jelasnya.

Saat ini, Muhammadiyah tengah berusaha untuk dapat mengatasi perbedaan pelaksanaan puasa dan hari raya, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia Islam secara umum. Muhammadiyah melalui Ketua Majelis dan Tajdid pada akhir bulan Mei yang lalu hadir dalam Kongres Penyatuan Kalender di Turki. (mac)